Jawaban:
GFG ( Good Forestry Governance )
Penjelasan:
Terjemahan good forestry governance kedalam bahasa Indonesia menjadi tata pemerintah yang baik disektor kehutanan lebih tepat dan menghilangkan multitafsir dari berbagai kalangan karena roh dari governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan, maka kurang tepat jika diartikan bagaimana mengelola suatu objek (baca: hutan) secara lestari dan berkelanjutan baik oleh pemerintah maupun perusahaan kehutanan.
Pada dasarnya, istilah Good Forestry Governance (GFG) muncul dari konsep Good Governance (GG) yang telah berhasil diterapkan dibeberapa daerah di Indonesia. Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Good governace merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service di sebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik).
Ide tentang konsep Good Governance ini merupakan isu transformasi government menjadi governance. Governance memiliki definisi yang berbeda dengan government. Government dalam arti luas merupakan lembaga yang bertanggungjawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat sementara governance lebih menitikberatkan pada kegiatan, proses atau kualitas pemerintah (government) terkait dengan kebijakan publik dimana pemerintah (government) menjadi fasiliator diantara swasta dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan transparansi.
Succes story implementasi good governance dapat dilihat pada beberapa Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakannya seperti Kabupaten Solok, Jembrana dan Gorontalo. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Solok dilakukan dalam beberapa program Pemerintah Kabupaten seperti pos pelayanan satu pintu, pola partisipatif, revolving fund, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dana alokasi umum nagari (DAUN), pakta integritas, performance agreement dan anggaran berbasis kinerja. Program-program ini diikutsertakan dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Solok No 4 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi.
Singkatnya Good Governance merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme dan proses dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.
